Obrolan Santai Radio GAMA FM : PARTISIPASI MASYARAKAT SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI

FenomenIMG_7121a “teman ahok” yang sedang berupaya mengusung Basuki Cahaya Purnama atau Ahok sebagai calon perseorangan menjadi Gubernur DKI Jakarta dari, merupakan kecenderungan politik yang menarik. Apakah fenomena ini bentuk perlawanan terhadap dominasi partai politik atau kemandirian seorang pemimpin yang mendapat dukungan masyarakat ?

Pertanyaan inilah yang mengawali Obrolan Sehat di Radio GAMA FM dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Kamis (31/3) yang dipandu Penyiar Senior Dinhaz Yussac dan H Tambari  Gustam (Tamtam). Talkshow dengan judul “Mempersiapkan dan Menyongsong Pilkada Kota Tegal Yang Semakin Berkualitas” itu disampaikan Komisioner KPU Kota Tegal, Thomas Budiono, Siti Mudrikah dan Elvi Yuniarni.

Seperti disampaikan Komisioner Bidang Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat bahwa pilkada di Kota Tegal akan dilaksanakan bulan Juni tahun 2018. Meskipun masa akhir jabatan Walikota dan Wakil Walikota saat akan berakhir pada tahun 2019. Ketentuan ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 pasal 201 ayat 3.

Pilkada Kota Tegal akan bersamaaan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pilkada Kabupaten Kudus, Banyumas, Karanganyar, Temanggung, Magelang dan Kabupaten Tegal. “Berdasarkan analisa dan masukan dari berbagai kalangan masyarakat, KPU Kota Tegal memperkirakan 7 pasangan calon dalam yang akan maju dalam pilkada mendatang. Empat pasang dari partai politik dan 3 pasang calon dari peseorangan”, papar Thomas Budiono menjawab pertanyaan.

Dijelaskan, sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2015 pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa partai politik yang bisa mengusung dan mencalonkan pasangan calon ada partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20 persen. Sedang calon perseorangan harus mendapatkan dukungan masarakat sebanyak 10 persen dari DPT terakhir (DPT Pilpres 2014 sebesar 200.144)

Sementara itu muncul pertanyaan apakah boleh PNS memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan ? Sesuai Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS nomor 53 Tahun 2010 menegaskan bahwa PNS yang memberikan dukungan kepada pasangan calon akan dicoret oleh KPU dan dukungannya dianggap tidak berlaku.

“Kami berharap seluruh masyarakat Kota Tegal ikut menyongsong pelaksanaan pilkada tahun 2018 dengan baik. Hal ini sangat penting untuk mendorong dan membangun demokrasi dengan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar tingkat partisipasi masyarakat semakin baik pula kualitas demokrasinya”, papa Thomas Budiono mengakhiri pembicaraannya. (Teknis)

widiya

Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas