Pemilihan Partisipatif Tidak Hanya Milik KPU

Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay dalam pertemuannya dengan peserta Indonesia-African Countries Dialogue on Accountable Governance yang berasal dari negara Tunisia, Nigeria, Ethiopia, Kenya, serta Mozambik mengatakan bahwa pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU milik seluruhstakeholder pemilihan, untuk itu KPU berupaya membuat seluruh proses pemilihan menjadi separtisipatif mungkin, Rabu (28/9).
 
“Kami percaya bahwa pemilihan bukan saja milik kami (KPU). Memang ini tanggung jawab KPU untuk menyelenggarakannya karena mandat konstitusi, tapi pada saat yang sama kami memiliki prinsip untuk membuat pemilihan ini menjadi partisipatif. Kami berpikir bahwa kami harus membuat proses pemilihan harus separtisipatif mungkin, jadi kami bekerja sama dengan berbagai lembaga,” kata Hadar.
 
Hadar mencontohkan, pada penyelenggaraan pemilihan, KPU selalu mengundang lembaga pemantau untuk melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan, baik yang dilakukan dari awal proses atau ditengah-tengah pelaksanaan pemilihan.
 
“Jadi kami membuka lebar kepada lembaga pemantau yang mau melihat proses pemilihan di Indonesia. Dari awal masa pemilihan atau diantara masa pemilihan,” terang Hadar.
 
KPU juga melibatkan CSO dan stakeholder lain dalam proses pengambilan kebijakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan serta sebagai penyempurnaan aturan yang telah disusun oleh KPU dari isu strategis yang disampaikan oleh lembaga terkait ataupun CSO kepemiluan.
 
“Di Indonesia kami sangat terbuka kepada organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan semua stakeholder KPU. Ketika membuat peraturan, kami membuat banyak pertemuan secara nasional atau di daerah yang kita sebut Focus Group Discussion(FGD) dimana masyarakat bisa berbagi ide-ide,” papar dia.
 
Hadar melanjutkan, penyampaian isu strategis terkait penyempurnaan peraturan KPU dapat disampaikan publik melalui acara resmi KPU ataupun pertemuan-pertemuan yang digagas oleh lembaga/CSO lain.
 
“Kami membuat draf peraturan, lalu kami sebarkan draf itu, jika publik mau memberi masukan bisa disampaikan kepada kami, baik melalui pertemuan yang kita gelar, atau yang dilakukan oleh organisasi lain,” tuturnya.
 
Selain pelibatan masyarakat pada proses pemilihan dan proses pengambilan kebijakan, cara KPU untuk membuat pemilihan menjadi partisipatif adalah melalui pemanfaatan fasilitas yang dimiliki KPU.
 
“Jadi pada prinsipnya kantor (KPU) ini terbuka, dan semua kantor KPU yang ada di Indonesia. Kami punya media center, dimana jika ada CSO atau grup media mau melakukan konferensi pers yang terkait dengan isu-isu pemilihan, mereka bisa menggunakan fasilitas itu,” lanjut Hadar.
Diskusi antara KPU dengan peserta Indonesia-African Countries Dialogue on Accountable Governance tersebut merupakan salah satu kegiatan hasil inisiasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Addis Ababa, Ethiopia, yang digelar dari 22 September hingga 1 Oktober mendatang.
 
Beberapa topik yang dikaji dalam pertemuan tersebut antara lain mengenai akuntabilitas pemilihan umum, manajemen akuntabilitas keuangan, inovasi peningkatan akuntabilitas, serta pemberantasan korupsi di Indonesia.
 
Sebelum berkunjung ke KPU, sehari sebelumnya para peserta telah mengunjungi Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah diskusi dengan KPU hari ini, dijadwalkan para peserta akan berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pada Kamis 29 September besok. (rap/red. FOTO KPU/ris/Hupmas)
Sumber : www.kpu.go.id

widiya

Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas